ERASTORI.COM, BOLMONG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) pada Jumat, 12 September 2025, di Jakarta.
Kunker tersebut juga dihadiri oleh pengurus Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) dan pimpinan DPRD dari berbagai daerah di Indonesia. Agenda ini menjadi bagian dari tindak lanjut pembahasan mengenai penyesuaian hak keuangan pimpinan dan anggota DPRD di seluruh kabupaten dan kota.
Bahas Penyesuaian Hak Keuangan DPRD se-Indonesia
Ketua DPRD Bolmong, Tonny Tumbelaka, menjelaskan bahwa kunjungan kerja kali ini merupakan langkah koordinasi penting, untuk memastikan sinkronisasi kebijakan terkait hak keuangan legislatif daerah sesuai dengan regulasi terbaru dari pemerintah pusat.
“Hari ini kami bersama seluruh anggota DPRD se-Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Kemendagri RI. Agenda ini merupakan tindak lanjut pembahasan terkait hak keuangan pimpinan dan anggota DPRD agar selaras dengan aturan yang berlaku,” ujar Tonny.
Ia menambahkan, forum tersebut juga menjadi wadah untuk berdiskusi langsung dengan pejabat Kemendagri, khususnya mengenai teknis pelaksanaan penyesuaian hak keuangan yang saat ini tengah menjadi perhatian banyak DPRD di tanah air.
“Kami berdiskusi dan menyampaikan berbagai masukan hasil pembahasan sebelumnya. Tujuannya agar penerapan kebijakan ini berjalan adil dan sesuai mekanisme,” jelasnya.
Tindak Lanjut dari Rapat Paripurna Sebelumnya
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bolmong, Sulhan Manggabarani, menegaskan bahwa kunker ini merupakan tindak lanjut langsung dari hasil rapat paripurna yang sebelumnya telah dilaksanakan oleh DPRD Bolmong.
“Ya, kunker kali ini merupakan tindak lanjut dari rapat paripurna sebelumnya. Kami ingin memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil terkait hak keuangan DPRD benar-benar memiliki dasar yang kuat dan sesuai dengan regulasi nasional,” ungkap Sulhan.
Menurutnya, langkah tersebut juga bertujuan untuk memperkuat sinergi antara DPRD daerah dan pemerintah pusat dalam menciptakan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
DPRD Bolmong Dorong Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel
Selain membahas aspek teknis hak keuangan, kunjungan kerja ini juga menjadi ajang komunikasi antara DPRD daerah dengan Kemendagri dalam memperkuat hubungan kelembagaan. DPRD Bolmong berharap hasil koordinasi ini dapat memperjelas regulasi, sehingga pelaksanaannya di tingkat daerah tidak menimbulkan perbedaan tafsir.
“Kami ingin semua mekanisme berjalan transparan dan terukur. Dengan begitu, kebijakan yang diambil akan sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,” tambah Tonny.
Kunker ini menjadi bukti keseriusan DPRD Bolmong dalam menjalankan fungsinya, tidak hanya sebagai lembaga pengawasan, tetapi juga sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang aktif memperjuangkan kejelasan regulasi demi kesejahteraan daerah dan para pelayan publik di dalamnya. ***
