Kotamobagu – Fraksi Hanura DPRD Kota Kotamobagu menyatakan sikap tegas dan kritis terhadap pernyataan Wakil Wali Kota Kotamobagu, Rendy Virgiawan Mangkat, dalam rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2024 yang digelar di gedung DPRD Kota Kotamobagu pada Senin (19/05/2025).
Tanggapan ini disampaikan langsung oleh Anggota DPRD Kota Kotamobagu dari Fraksi Hanura, Jayadi Paputungan, merespons pernyataan Wakil Wali Kota atas interupsi yang sebelumnya dilayangkan oleh Anggota DPRD Panji Merdeka Putra.
Interupsi tersebut menyoroti proses rolling jabatan yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu, yang dinilai tidak profesional.
Dalam rapat tersebut, Wakil Wali Kota Rendy Mangkat menyampaikan bahwa pihaknya akan mengkaji dan mengevaluasi proses rolling jabatan yang dimaksud, serta berjanji akan menyampaikan hasil kajian tersebut secara tertulis kepada DPRD Kota Kotamobagu.
Menanggapi hal ini, Jayadi Paputungan menyatakan bahwa Fraksi Hanura akan menunggu realisasi janji tersebut dalam bentuk tertulis.
“Setelah mendengar dan melihat tanggapan daripada wakil wali kota yang telah menyampaikan dan merespon apa yang menjadi pertanyaan oleh kami sebagai fraksi Hanura, maka kami fraksi Hanura hari ini menunggu apa yang telah disampaikan oleh Pak Wawali. Tadi disampaikan bahwa akan mengkaji dan mengevaluasi dan akan disampaikan secara tertulis kepada DPRD. Maka kami fraksi Hanura menunggu kajian tersebut, menunggu hasil tertulis daripada apa yang disampaikan oleh Pak Wakil Wali Kota tadi,” tegas Jayadi Paputungan saat diwawancarai awak media usai rapat paripurna.
Jayadi menambahkan bahwa Fraksi Hanura akan memberikan respons lebih lanjut setelah menerima hasil kajian secara resmi dalam bentuk surat dari Pemerintah Kota.
“Kami fraksi Hanura menunggu dan kami akan respon kembali setelah surat itu keluar dan sampai kepada kami fraksi Hanura. Jangan cuma sekedar janji, Pak. Jangan cuma sekedar janji,” ujarnya mengingatkan.
Pernyataan Jayadi ini mempertegas sikap kritis Fraksi Hanura terhadap kebijakan rotasi jabatan yang dinilai harus berdasarkan prinsip profesionalitas dan transparansi.
DPRD, khususnya Fraksi Hanura, menyatakan akan terus mengawal setiap janji yang disampaikan oleh pihak eksekutif demi terciptanya pemerintahan yang lebih profesional dan akuntabel. (*)
