KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota Kotamobagu, menjadi Tuan Rumah dalam kegiatan penandatanganan nota kesepakatan dari lima Kepala Daerah (Kada) se-Bolaang Mongondow Raya (BMR), oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Rumah Dinas Wali Kota Kotamobagu pada Senin (19/2/2024), merupakan momentum penting dalam memperkuat koordinasi pengawasan antara lima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah BMR, dengan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara.
Penandatanganan nota kesepakatan tersebut oleh Pj. Wali Kota Kotamobagu, Asripan Nani, serta para Bupati dan Sekretaris Daerah (Sekda) dari masing-masing daerah, yaitu Bupati Bolsel, Iskandar Kamaru, Bupati Boltim, Sam Sachrul Mamonto, Sekda Bolmong Abdulah Mokoginta, dan Sekda Bolmut, Jusnan Mokoginta.
Selain penandatanganan nota kesepakatan, dilakukan juga Telaah Sejawat Eksternal untuk Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu, Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow, dan Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Dalam sambutannya, Pj. Wali Kota Kotamobagu, Asripan Nani, menyampaikan ucapan selamat datang kepada Kepala BPKP Provinsi Sulut, para Bupati, Sekda, serta para pejabat yang hadir.
“Alhamdulillah kita berkumpul di sini dalam agenda kegiatan yang penting. Makanya pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah dan BPKP dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan negara,” ucap Asripan Nani.
Sementara itu, Kepala BPKP Provinsi Sulawesi Utara juga menekankan pentingnya sinergi antara pihak-pihak terkait untuk menciptakan sistem pengawasan yang efisien dan efektif, guna mewujudkan good governance di tingkat lokal.
“Dengan adanya kesepakatan ini, diharapkan akan tercipta sinergi yang lebih kuat antara Pemerintah Daerah dan BPKP dalam menjalankan fungsi pengawasan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik di wilayah Bolaang Mongondow Raya,” ujar Kepala BPKP Sulut.
