BOLMONG – Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Limi Mokodompit menghadiri kegiatan Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) tahun 2024 di Ballroom Hotel Sutan Raja Kotamobagu, Rabu (31/1).
Kegiatan yang digelar Inspektorat Bolmong tersebut mengangkat tema “Transformasi Digital Pengawasan dalam Membangun Tata Kelola Pemerintah yang Baik”.
Kepala Inspektorat Bolmong Rio Lombone menjelaskan bahwa pergeseran paradigma dari “watchdog” ke “strategic partner” mencerminkan evolusi peran pengawasan (watchdog) dalam suatu konteks. “Sebelumnya, pengawasan mungkin lebih fokus pada pemantauan dan penegakan aturan. Seiring waktu, peran tersebut dapat berkembang menjadi kemitraan strategis yang lebih proaktif, di mana pengawas tidak hanya melibatkan diri dalam pengawasan, tetapi juga berkontribusi sebagai mitra strategis yang membantu entitas lain untuk mencapai tujuan jangka panjangnya,”jelas Rio.
Rio menjaskan, Teman Inspektorat atau Sistem Informasi pengawasan inspektorat terdiri dari 15 (lima belas) aplikasi, yaitu:
1. Analisis kinerja SKPD terintegrasi atau disebut dengan AKSELERASI
2. Teman risiko atau disebut dengan TERI
3. Elektronik audit atau disebut dengan e-AUDIT
4. Wistle Blowing System disebut WBS
5. Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal atau disebut dengan SIMPATIKHAPI
6. Kemampuan Pengendalian Internal Melalui Konsultansi Pendampingan dan Investigasi disebut dengan KEDAI KOPI
7. Satuan Tugas Digitalisasi atau disebut dengan TUNTAS
8. Sistem Informasi Bebas Temuan atau disebut dengan SIM BETA
9. Elektronik Kinerja atau disebut dengan e-KINERJA
10. Surat Perintah Tugas Digital atau disebut dengan SPT Digital
11. Laporan Hasil Pengawasan Online atau disebut dengan LHP Online
12. Absensi Online
13. Program Kerja Pengawasan Tahunan atau disebut dengan PKPT Online
14. Pemantauan Diklat
15. Jenjang Auditor
Sehingga saat ini Inspektorat Bolmong merupakan TEMAN yang strategis dalam memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. (*)
