ERASTORI.COM – Di tengah sorotan publik mengenai gaji pejabat negara yang kerap disebut fantastis, muncul fakta mengejutkan dari Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong). Anggota DPRD Bolmong ternyata justru menerima gaji dan tunjangan yang tergolong paling rendah dibandingkan daerah tetangganya, meski beban kerja yang dipikul jauh lebih berat.
Dari data yang dihimpun, rata-rata setiap anggota DPRD Bolmong hanya mengantongi Rp24 juta per bulan dari gaji dan tunjangan resmi. Besaran itu pun sesuai dengan regulasi yang berlaku, di antaranya PP Nomor 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, UU Nomor 12 Tahun 1980, hingga Surat Menteri Keuangan Nomor S-520/MK.02/2015.
Namun, jumlah tersebut kalah tipis dari gaji dan tunjangan anggota DPRD Kota Kotamobagu yang bisa mencapai Rp25 juta per bulan. Padahal, secara beban kerja, perbandingan itu jauh dari kata adil. Kabupaten Bolmong memiliki luas wilayah 2.934 km² dengan jumlah penduduk mencapai 255.896 jiwa, sedangkan Kota Kotamobagu hanya seluas 108,9 km² dengan populasi sekitar 121.526 jiwa.
Ironisnya lagi, dari sisi kinerja, DPRD Bolmong tetap menunjukkan progres nyata. Awal September 2025 lalu, lembaga ini sukses melaksanakan paripurna Ranperda inisiatif tentang perlindungan dan pemberdayaan masyarakat petani, nelayan, dan pembudidaya ikan—sebuah langkah penting demi kepentingan rakyat kecil.
Sayangnya, di balik pengabdian dan dedikasi itu, gaji dan tunjangan anggota DPRD Bolmong masih tertinggal dari daerah tetangga. Sebuah ironi yang menegaskan bahwa pengabdian mereka tak sepenuhnya seimbang dengan penghargaan yang diterima.
Nasih Anggota DPRD Bolmong
Pertanyaan besar pun menggantung di ruang publik: apakah keadilan benar-benar hadir dalam kebijakan gaji pejabat daerah? Jika beban kerja dan pengabdian tak lagi menjadi ukuran penghargaan, maka bukan hanya DPRD Bolmong yang dirugikan, tetapi juga rakyat yang diwakilinya. (Hiro)
