ERASTORI.COM, BOLMONG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), terus memperkuat perannya dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah.
Hal itu terlihat dari kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas komisi, yang digelar secara serentak pada Senin, 15 September 2025. Dua komisi yakni Komisi II dan Komisi III melaksanakan RDP secara paralel di dua ruang berbeda, masing-masing di Ruang Banmus dan Ruang Bogani kantor DPRD Bolmong.
Rapat tersebut melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta beberapa kepala desa, yang diundang untuk memberikan penjelasan langsung terkait pelaksanaan program dan berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat.
Dua Komisi, Dua Fokus Pengawasan
Ketua DPRD Bolmong, Tonny Tumbelaka, menjelaskan bahwa kegiatan RDP lintas komisi ini merupakan agenda penting dalam rangka memperkuat pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah tahun anggaran 2025.
Menurutnya, Komisi II memanggil Dinas Perikanan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk membahas progres kegiatan serta serapan anggaran menjelang akhir tahun.
Sementara itu, Komisi III menggelar RDP bersama Asisten II Setda Bolmong, Kepala Dinas Koperasi, Kabag Hukum Setda Bolmong, Camat Lolayan, serta Kepala Desa Tanoyan Selatan dan Tanoyan Utara.
“Hari ini ada dua komisi yang menggelar RDP secara bersamaan. Komisi II fokus pada pengawasan program Dinas Perikanan dan PUPR, sementara Komisi III memanggil beberapa OPD, camat, dan kepala desa untuk mendengarkan langsung berbagai persoalan yang terjadi di lapangan,” ungkap Tonny Tumbelaka.
Perkuat Fungsi Pengawasan dan Serap Aspirasi Rakyat
Lebih lanjut, Ketua DPRD menegaskan bahwa RDP lintas komisi ini merupakan salah satu wujud pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah. Melalui forum ini, para wakil rakyat dapat menelusuri langsung berbagai permasalahan, sekaligus mencari solusi yang tepat untuk kepentingan masyarakat.
“RDP ini digelar sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program dan kegiatan anggaran 2025. Selain itu, kami juga ingin mendengar secara langsung problem yang dihadapi masyarakat melalui para kepala desa dan OPD terkait,” jelasnya.
Menurut Tonny, mekanisme rapat seperti ini penting untuk memastikan agar setiap program pemerintah daerah berjalan efektif, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.
“Kami ingin memastikan program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Kalau ada kendala, harus segera ditemukan jalan keluarnya. Itu esensi dari pengawasan kami,” tegasnya.
DPRD Komit Kawal Pembangunan Daerah
RDP lintas komisi yang berlangsung selama beberapa jam itu berjalan konstruktif. Masing-masing OPD dan kepala desa memaparkan capaian program, sekaligus menjelaskan kendala teknis yang mereka hadapi di lapangan.
DPRD pun memberikan sejumlah catatan penting sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki kinerja dan mempercepat realisasi program pembangunan.
Kegiatan ini menegaskan bahwa DPRD Bolmong tidak hanya berperan dalam menyusun kebijakan, tetapi juga aktif mengawal pelaksanaannya hingga ke tingkat desa, agar setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. ***
