ERASTORI.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolsel menggelar Rapat Paripurna, dalam rangka Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2025, yang berlangsung di ruang sidang paripurna gedung DPRD, Kawasan Perkantoran Panango, Bolaang Uki, Jumat, 29 November 2024.
Rapat paripurna ini, dipimpin oleh Ketua DPRD Ir. Ariffin Olii didampingi jajaran pimpinan dan anggota DPRD lainnya.
Turut hadir dalam rapat paripurna ini, Bupati Hi Iskandar Kamaru SPt, MSi bersama Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid, Sekda Bolsel M Arvan Ohy dan seluruh jajaran yang sempat hadir.
Dalam sambutannya, Bupati mengatakan bahwa kita patut berbangga karena penetapan Propemperda ini telah melalui tahapan dan memenuhi aspek legalitas berdasarkan ketentuan pasal 34 juncto pasal 40 UU Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Top eksekutif ini menjelaskan bahwa pada tahun 2025 pemerintah daerah mengajukan 1 (satu) ranperda dalam usulan Propemperda tahun 2025 yaitu Ranperda tentang RPJMD tahun 2025-2030. Kemudian, terdapat 1 (satu) ranperda yang merupakan luncuran Propemperda tahun 2024 yaitu Ranperda Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
“Kami mengusulkan tiga ranperda yang akan dilakukan pencabutan dalam propemperda sampai dengan tahun 2024 ini, yaitu Ranperda tentang sarang burung walet, Ranperda grand desain kependudukan, dan Ranperda tentang perubahan ketiga atas Perda nomor 11 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah,” jelasnya.
“Dan saya sangat mengharapkan dari dua ranperda di luar pencab- utan dapat kita selesaikan tepat waktu pada tahun 2025,” tambah orang nomor satu Bolsel ini.
Dijelaskannya, kedua ranperda dimaksud memiliki urgensi dalam pembentukannya karena merupakan penyelarasan regulasi baik secara vertikal maupun horizintal terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, di mana melakukan penyesuaian terhadap visi misi bupati dan wabup terpilih tahun 2025-2030.
Selain itu, terdapat juga 3 (tiga) ranperda yang merupakan daftar kumulatif terbuka di antaranya, Ranperda tentang APBD tahun 2024, Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2023, Ranperda tentang Perubahan APBD tahun 2024. Dengan demikian, jumlah ranperda yang yang diajukan oleh Pemda dalam Propemperda tahun 2025 yaitu sebanyak 5 (lima) ranperda yang termasuk dalam daftar kumulatif terbuka.
Selanjutnya, Bupati Iskandar menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah menyambut baik terhadap tujuh Ranperda inisiatif DPRD.
“Kami berharap tujuh ranperda inisiatif DPRD tersebut bersama dengan lima ranperda usulan Pemda dapat ditetapkan dalam Propemperda tahun 2025. Semua ini tentu diharapkan akan melahirkan peraturan daerah yang baik, taat asas, dan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat,” pungkasnya.
ADVERTORIAL
