BOLTIM – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), gelar Rapat Kordinasi (Rakor) bersama Stakeholder terkait pengawasan Pilkada serentak tahun 2024 di Boltim.
Kegiatan dibuka langsung oleh Ketua Bawaslu Boltim Mutahir Mamonto, pada hari Kamis (19/9/2024) bertempat di Balai pertemuan Cafe Goba Molunow Kecamatan Mooat.
Dalam sambutannya Mutahir menjelaskan terkait Rakor hari ini bersama Stakeholder pengawasan Pilkada serentak tahun 2024 di Boltim, sebagai Partisipasi pengawasan kita semua bersama masyarakat ciptakan Pilkada damai dan aman.
“Pemilu pileg berbeda dengan kondisi Pilkada. khusus di Boltim pilkada tensinya luar biasa, makanya perlu kolaborasi pengawasan dari kita semua. Terkait tahapan sudah mulai dari pengawasan jalanya pilkada, penetapan calon, pengambilan nomor urut, masa kampanye, pungut hitung sura, itu yang paling urgen dan ketat pengawasan nya.
Untuk tahapan jadwal kampanye pada tanggal 25 September 23 November, sesuai aturan bagi Penjabat yang mencalonkan wajib cuti di luar tanggungan negara. Tentunya ada PJ yang akan menjabat di Boltim, dan aturan bagi para pejabat tidak bisa mengunakan fasilitas negara seperti mobilisasi massa dan mengunakan fasilitas kendaraan dinas saat kampanye Pilkada,” tegas Ketua Bawaslu
Terkait pengawasan di masa kampanye, tegas Mutahir, pihaknya sudah mengingatkan Netralitas ASN juga Aparatur desa.
“Bawaslu untuk sekarang pengawasannya sebatas pembuatan LHP, seperti barusan ada temuan dan laporan terkait netralitas ASN yang ikut serta waktu pendaftaran bakal calon di KPU dibuatkan LHP nya selanjutnya berurusan degan instansi BKN. Nah untuk masa kampanye jika ada ASN yang terlibat langsung politik praktis maka ada sanksi nya dari BKN, karena wewenang kami sebatas pengawasan, membuat LHP temuan atau laporan pelanggaran, dan diteruskan ke BKN. Kami tidak memberikan Sanksi, BKN lah yang akan memberikan Sanksi ringan, sedang, dan berat kepada ASN yang terlibat langsung politik praktis.
Senada yang dikatakan dari Narasumber Kaban Kesbangpol Boltim Ahmad Alheid berbicara tentang pengawasan Pemilu’ tentu itu melekat pada Bawaslu.
“Kami dari Kesbangpol Boltim melihat soal kerawanan Pemilu, seperti di medsos itu sudah banyak postingan yang berlebihan. Postingan secara moralitas dan hukum adat istiadat sudah tidak normal dan merusak nilai-nilai etika. Ada yang menghasut dan menghina menghujat, yang paling banyak itu dari akun – akun palsu. Itu juga harus ditelusuri pake alat khusus karena di Boltim tensi politik tinggi karena hanya dua pasang, jika calon nya lebih masih ada kemungkinan akan menyebar dukungan masyarakat dan tensinya biasa saja,” ujarnya.
Terkait netralitas ASN Alhaed juga menjelaskan, Instansi pemerintahan bertugas memberikan edukasi pemahaman kepada ASN, agar tidak terlibat langsung dalam politik praktis. Dia ASN bisa hadir di yang penting tidak jadi peserta aktif. ASN jadi peserta pasif tidak mengajak, memakai atribut partai atau Paslon, dan larangan terkait netralitas PNS lainnya,” terangnya.
Kegiatan juga turut dihadiri Kaban Kesbangpol Boltim Ahmad Alheid, tokoh masyarakat, Pemuda OKP, dari unsur TNI dan Wakapolres Boltim, juga dari Insan Pers.
