ERASTORI.COM, BOLSEL – Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Deddy Abdul Hamid, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Nasional dan Penyerahan Insentif Fiskal Kategori Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun Berjalan 2023 di Istana Wakil Presiden Jakarta, Kamis, 9 November 2023.
Kegiatan tersebut Menindaklanjuti Instruksi Presiden No.4/2022 tentang Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem untuk para Pimpinan Daerah bisa menerima penghargaan insentif fiskal kategori kemiskinan ekstrem secara simbolis.
Penghargaan serta penyerapan dana bantuan secara simbolis tersebut, diberikan langsung oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin kepada Wabup Bolsel.
Saat menyerahkan insentif fiskal 2023, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin meminta agar Pemda yang memperoleh penghargaan dapat memanfaatkannya untuk meneruskan transformasi program menuju target penghapusan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2024.
“Maksimalkan dana insentif untuk memperkuat strategi penghapusan kemiskinan ekstrem, utamanya untuk kegiatan yang manfaatnya langsung diterima oleh masyarakat,” pinta Wapres.
Lebih lanjut, Wapres juga meminta agar target penerima program kemiskinan ekstrem ini menggunakan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), sehingga lebih tepat sasaran dalam intervensinya. Terutama, kelompok masyarakat miskin dengan akses terbatas, serta penduduk lansia dan penyandang disabilitas.
“Intensifkan sinergi dan kolaborasi antara kementerian/lembaga dan pemda, perguruan tinggi, dunia usaha, dan industri di sektor potensial,” ucap Wapres.
Sementara itu, Wabup Bolsel saat di konfirmasi mengucapkan rasa syukur serta terima kasih karena bisa mendapatkan insentif fiskal untuk mengatasi kemiskinan ekstrem.
“Ini patut disyukuri karena di Daerah Bolsel sendiri masih ada beberapa yang memang masih terdata masuk kategori miskin ekstrim dan dengan adanya insentif ini tentu saja akan sangat membantu,” ungkap Wabup.
Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota seluruh Indonesia atau yang mewakili. (***/Adve)
