ERASTORI.COM, BOLSEL – Menindaklanjuti keluhan masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dugaan pemalsuan sertifikat tanah, yang dilakukan Sangadi Desa Manggadaa, Kecamatan Posigadan.
Rapat dipimpin Ketua Komisi I DPRD Bolsel Fadli Tuliabu, di ruang Bamus DPRD, Kompleks Perkantoran Panango, Kamis 5 Oktober 2023.
Saat diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan, Camat Posigadan Harmin Manopo mengatakan, sudah melakukan mediasi di tingkat kecamatan terkait persoalan sertifikat ini.
“Saya pertanyakan kepada Sangadi di mana sertifikat masyarakat itu dan di jawab oleh Sangadi bahwa tidak semuanya yang di keluarkan oleh BPN,” kata Harmin.
Lanjutnya, persoalan ini adalah kegiatan tahun 2020, untuk orang per orang kami tidak tahu persis karena saat itu belum menjabat dan juga bukan yang menandatangi dokumennya.
“Saya sudah sampaikan ke Sangadi agar sertifikat yang ada agar segera diserahkan saja kepada masyarakat Desa Manggadaa. Saya pun sudah memberikan teguran ke Sangadi, bahwa kalau memang lahan ini bermasalah harusnya tidak diurus sertifikatnya,” ujar Harmin.
Sementara itu, Anggota DPRD Bolsel Harson Mooduto, mengungkapkan perosalan ini adalah masalah kecil, tapi karena tidak di follow-up oleh pemerintah desa maka terjadilah hal seperti ini.
“Bapak Sangadi tidak perlu meminta penjelasan lagi ke masyarakat terkait kata penggelapan itu, karena Sangadi juga tidak pernah memberikan informasi kepada masyarakat terkait persoalan itu,” ucap Harson.
Harson menegaskan, kalau memang lahan tersebut masih bermasalah, harusnya pemerintah desa tidak mengajukan usulan penerbitan sertifikat di lahan tersebut.
“Sertifikat itu kalau sudah diterbitkan maka yang bisa membatalkan itu hanya ada di pengadilan. Intinya bapak Sangadi Manggadaa belum menyerahkan 17 sertifikat karena lahannya masih bermasalah,” tegas Harson.
Ditempat yang sama, Ketua Komisi II Zulkarnain Kamaru yang juga berasal dari Kecamatan Posigadan, marah kepada kedua belah pihak yang hadir di RDP.
“Hal ini sangat ironi, masa ada rakyat yang melaporkan Sangadi di DPRD. Tidak bisakah diselesaikan secara kekeluargaan,” tegas Kamaru yang dikenal dengan slogan ZK.
Hal ini menurut ZK sangat memalukan, karena ribut persoalan tanah yang tidak bisa di bawah mati.
“Jangan merampas hak tanah orang lain, karena yang bersalah akan dijepit oleh tanah saat meninggal nanti,” tegasnya dalam bahasa daerah Gorontalo.
Selanjutnya, Fadli Tuliabu menyampaikan rekomendasi DPRD Bolsel kepada pemerintah kecamatan, untuk memediasi kembali antara Sangadi dan keluarga serta masyarakat pemilik sertifikat, dan segera menyerahkan sertifikat tanah kepada masing-masing masyarakat sesuai namanya yang tertera pada sertifikat tersebut.
“Kami memberikan waktu kepada pihak-pihak dalam waktu tiga bulan untuk menyelesaikan persoalan ini dan kalau dalam waktu yang diberikan, Sangadi tidak menyerahkan sertifikat tanah tersebut maka kami persilahkan bapak dan ibu untuk melaporkannya kembali kepada kami,” pungkasnya.
Turut hadir Camat Helumo Budi Utomo Koi, Sangadi Desa Manggadaa, Ronal Saini, Mantan Sangadi Manggadaa Suwitno Tangahu, Tokoh masyarakat Desa Manggada sekitar 15 orang. (***/isal)
