KOTAMOBAGU- Wakil Wali Kota Kotamobagu, Rendy Virgiawan Mangkat, S.H., M.H., memimpin Rapat Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TPKD) Kota Kotamobagu, Rabu (26/8/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Kerja Wali Kota Kotamobagu tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Kotamobagu.
Dalam arahannya, Rendy menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan membutuhkan kerja bersama dari seluruh perangkat daerah. Setiap program yang dijalankan, kata dia, harus memiliki sasaran yang jelas dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Penanggulangan kemiskinan bukan hanya menjadi tanggung jawab satu perangkat daerah. Kita semua memiliki peran dan harus bergerak bersama agar program yang dilaksanakan benar-benar tepat sasaran serta memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Rendy.
Ia juga meminta jajaran terkait untuk terus memperhatikan validitas data masyarakat yang menjadi sasaran program. Menurutnya, data yang akurat sangat diperlukan agar berbagai bentuk intervensi pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang memang membutuhkan.
“Kita harus memastikan data yang digunakan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Dengan begitu, bantuan maupun program pemberdayaan yang diberikan pemerintah dapat lebih tepat sasaran,” katanya.
Rendy juga mendorong agar penanggulangan kemiskinan tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan, tetapi turut diarahkan pada peningkatan kemandirian masyarakat melalui program pemberdayaan ekonomi.
“Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat bisa keluar dari kondisi kemiskinan dan kemudian menjadi lebih mandiri. Karena itu, pemberdayaan ekonomi, peningkatan keterampilan dan pembukaan akses terhadap peluang usaha juga harus menjadi perhatian,” ungkapnya.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemkot Kotamobagu diharapkan dapat memperkuat langkah-langkah strategis dalam menekan angka kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
TPKD Kota Kotamobagu juga diharapkan terus melakukan evaluasi terhadap berbagai program yang telah berjalan, sehingga kebijakan penanggulangan kemiskinan ke depan dapat dilaksanakan secara lebih efektif, terintegrasi dan berkelanjutan.
