ERASTORI.COM – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) menggelar pembahasan panas soal Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2026 di Ruang Banmus DPRD, pada hari Rabu, 19 November 2025.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Ridwan Olii dan dihadiri seluruh anggota Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Dalam pembahasan itu, sebuah fakta mengejutkan muncul ke permukaan: belanja modal Bolsel pada 2026 bernilai Rp 0. Hasil pantau media, tidak ada satu pun anggaran untuk pembangunan fisik, yang dibahas dalam rapat ini.
Pemangkasan tajam dana transfer dari Pemerintah Pusat menjadi pemicu utama. Dampaknya sangat besar—pembangunan jalan, fasilitas umum, hingga bantuan masyarakat terancam tidak berjalan sepanjang 2026.
APBD tahun depan diperkirakan hanya mampu menopang belanja wajib: pendidikan, kesehatan, dan pembayaran gaji aparatur.
Anggota Banggar DPRD Bolsel, Zulkarnain Kamaru, menyebut kondisi ini sebagai “situasi darurat pembangunan” yang harus disikapi serius.
“Pemangkasan ini memukul keras fiskal daerah. Kita mendesak Pemerintah Pusat agar menambah dana transfer supaya pembangunan Bolsel tidak lumpuh,” ujar Zulkarnain.
Ketua Komisi II DPRD Bolsel itu menegaskan bahwa legislatif dan eksekutif harus berdiri dalam satu barisan menghadapi ancaman stagnasi pembangunan daerah.
“DPRD sangat prihatin. Ini bukan kondisi biasa. Kita siap mendampingi pemerintah daerah melakukan lobi besar-besaran ke kementerian agar Bolsel tidak makin tertinggal,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Bolsel, Fadli Tuliabu menyoroti anggaran di bidang kesehatan yang harus terpenuhi di tahun 2026.
“Anggaran pelayanan kesehatan merupakan skala prioritas. Sebab menjadi salah satu kebutuhan mendasar masyarakat yang harus terpenuhi,” pungkasnya.
Belanja modal yang nihil dan ruang fiskal yang makin terhimpit, Banggar DPRD memperingatkan bahwa tahun 2026 berpotensi menjadi tahun paling berat bagi Bolsel, kecuali ada intervensi anggaran dari Pemerintah Pusat. ***
