ERASTORI.COM – Program unggulan pemerintah pusat di sektor pertanian kembali menuai sorotan tajam. Proyek Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) di Desa Tolondadu II, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), diduga kuat dikerjakan asal-asalan dan melenceng dari mekanisme yang semestinya.
Proyek bernilai miliaran rupiah ini sejatinya menjadi harapan petani setempat untuk mengairi lahan pertanian. Namun, yang tersisa kini hanyalah tanya dan kekecewaan. Dari total anggaran Rp7,2 miliar untuk tiga desa—Tolondadu II (Bolsel), Guaan, dan Moat (Boltim)—sebanyak Rp1,8 miliar dialokasikan untuk Tolondadu II. Dana itu mestinya digunakan untuk pengeboran sumur dalam, pembangunan rumah pompa, pemasangan jaringan dan box irigasi, hingga instalasi solar cell.
Sebelum proyek dimulai, Balai Wilayah Sungai (BWS) I Sulut telah menjanjikan bahwa pekerjaan ini akan dilakukan secara swakelola, dengan memprioritaskan tenaga kerja lokal lewat pembentukan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT). Namun, janji itu tinggal janji.
Di lapangan, realita berbicara lain. Pekerjaan mangkrak, masyarakat lokal tersisih, dan sejumlah tahapan krusial justru diabaikan.
Saat dikonfirmasi, Pelaksana Teknis BWS I Stevano Krista membenarkan bahwa pengeboran di Tolondadu II gagal total karena debit air yang ditemukan sangat kecil.
“Untuk mengairi 10 hektare sawah, dibutuhkan debit minimal 10 liter per detik. Tapi di Tolondadu hanya keluar sekitar satu liter,” ujarnya.
Stevano mengungkapkan, proyek itu rencananya akan dipindahkan ke Kecamatan Pinolosian dengan dalih debit air di lokasi lama tidak mencukupi. Ia juga berdalih bahwa pengerjaan pemboran dilakukan bekerja sama dengan TNI, sesuai arahan dari pusat.
“Untuk pompa dan jaringan, kami tetap pakai tenaga lokal. Tapi untuk pemboran, karena teknis berat, pusat mengarahkan agar melibatkan TNI,” katanya.
Namun Stevano enggan menjelaskan soal realisasi pembayaran progres proyek, hal yang kini justru menjadi sumber kecurigaan warga.
Ketua Gapoktan Tolondadu II, Risno Masaguni, menegaskan bahwa BWS I Sulut telah menyalahi prosedur. Menurutnya, setelah Musyawarah Desa (Musdes) I dan sosialisasi, seharusnya dilanjutkan dengan Musdes II untuk membentuk P3AT.
“Sejak awal dijelaskan bahwa pekerjaan JIAT dilaksanakan melalui kelompok masyarakat. Tapi kenyataannya, semua dilewati begitu saja,” tegasnya.
Risno juga meragukan alasan pemindahan proyek. Ia menyebut titik bor sebelumnya sudah ditentukan dengan alat modern dan lahan hibah pun sudah tersedia.
“Kami menduga pemindahan lokasi dilakukan karena BWS tidak bisa mempertanggungjawabkan kejanggalan prosedur di awal. Alasan ‘perintah pusat’ terlalu mudah diucapkan,” sindirnya tajam.
Nada serupa datang dari Kepala Desa Tolondadu II, Sukri Tuliabu. Ia mengaku kecewa karena pemerintah desa hanya dilibatkan di awal proyek.
“Kami hanya diminta urus tanah hibah dan administrasi. Setelah itu, semua pekerjaan ditangani tanpa sepengetahuan kami,” ungkapnya kecewa.
Ia menambahkan, program-program irigasi sebelumnya seperti P3TGAI berjalan baik tanpa masalah.
“Baru JIAT ini yang penuh tanda tanya,” tegas Sukri.
Melihat serangkaian kejanggalan—mulai dari tahapan yang diabaikan, progres yang mandek, hingga dugaan pelibatan tenaga kerja dan pembayaran tak sesuai mekanisme—warga menuntut Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera turun tangan.
“Proyek ini program strategis pemerintah. Harusnya memberi manfaat, bukan meninggalkan masalah,” ujar Amar, warga Tolondadu II.
Kini, publik menanti langkah tegas penegak hukum: apakah proyek bernilai miliaran ini benar-benar gagal karena faktor teknis, atau karena permainan di balik meja. ***
